Jakarta – Di tengah tuntutan layanan publik yang semakin cepat dan akuntabel, kemampuan mengenali risiko menjadi salah satu fondasi penting bagi setiap lembaga pemerintah. Kesadaran itulah yang mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko bagi seluruh pegawainya di Gedung BPJPH, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal (PPSDM JPH) tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sekaligus implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPJPH. Seluruh pegawai dilibatkan agar memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengelolaan risiko dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
Bimtek dibuka oleh Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen yang membantu organisasi mencapai tujuan secara lebih terukur dan efektif.
“Manajemen risiko sangat penting agar organisasi dapat berjalan dan mencapai tujuannya dengan baik. Setiap organisasi tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapainya, diperlukan berbagai langkah yang terencana, mulai dari penyusunan program, strategi, kebijakan, hingga mitigasi risiko guna mengantisipasi berbagai hambatan, tantangan, maupun guncangan yang dapat menghalangi pencapaian tujuan tersebut,” ujar Muhammad Aqil Irham.
Menurut Aqil, setiap instansi pemerintah memiliki arah pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis. Di BPJPH, arah tersebut tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi pedoman penyusunan program serta target kinerja tahunan.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga kemampuan organisasi mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menghambat pencapaiannya. Karena itu, manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
“Melalui Renstra, kita menetapkan visi, misi, dan arah pengembangan BPJPH dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam program kerja dan prioritas tahunan yang memiliki indikator serta target kinerja yang terukur. Pertanyaannya, apakah target tersebut dapat dicapai? Di sinilah pentingnya manajemen risiko untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi pencapaiannya,” kata Aqil.
Penerapan manajemen risiko di sektor publik menjadi semakin relevan karena organisasi pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang terus berubah. Risiko dapat muncul dari dalam organisasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, aspek kelembagaan, budaya kerja, maupun dukungan anggaran. Di sisi lain, perubahan regulasi, dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi.
“Dari sisi internal, kita perlu mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, seperti aspek kelembagaan, sumber daya manusia, budaya kerja, hingga dukungan anggaran. Sementara dari sisi eksternal, kita harus mampu membaca berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi di masa mendatang,” ujarnya
Penguatan kapasitas aparatur menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut. Kepala PPSDM JPH Indrayani menilai kualitas sumber daya manusia memegang peran penting dalam memastikan manajemen risiko tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses kerja sehari-hari.
Peningkatan kompetensi pegawai dinilai penting mengingat BPJPH memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Semakin luas cakupan layanan yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengelolaan risiko yang mampu menjaga kualitas pelayanan, kepastian proses, dan kepercayaan publik.
Sementara itu, Inspektur BPJPH Mohamad Fitri menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Menurutnya, tata kelola yang baik tidak hanya ditentukan oleh capaian program, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengendalikan potensi risiko sejak awal.
Penerapan manajemen risiko di lingkungan BPJPH sendiri telah memiliki landasan regulasi melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko pada BPJPH. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam menyusun, menerapkan, serta mengelola risiko secara sistematis dan berkelanjutan.
Dalam sesi teknis, Auditor Pertama pada Deputi Politik, Hukum, Keamanan, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch Fauzul Iman, yang juga bertugas sebagai pendamping SPIP BPJPH, memaparkan berbagai konsep dan praktik terbaik pengelolaan risiko di sektor publik.
Materi yang diberikan mencakup proses identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, penyusunan langkah mitigasi, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi dengan proses bisnis organisasi. Pendekatan tersebut bertujuan agar risiko dapat dikenali sejak dini dan ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kinerja lembaga.
Bagi masyarakat, penguatan manajemen risiko di BPJPH memiliki kaitan langsung dengan kualitas layanan Jaminan Produk Halal. Ketika proses kerja lebih tertata dan risiko dapat dikelola secara sistematis, pelayanan kepada pelaku usaha maupun konsumen berpotensi menjadi lebih efektif, cepat, dan akuntabel.
Di tengah pertumbuhan industri halal nasional yang terus berkembang, kebutuhan terhadap lembaga yang adaptif dan mampu mengantisipasi berbagai tantangan menjadi semakin penting. Budaya sadar risiko tidak hanya membantu organisasi mencapai target, tetapi juga menjaga keberlanjutan pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
Melalui Bimtek Manajemen Risiko ini, BPJPH berharap seluruh pegawai memiliki pemahaman yang lebih kuat dalam mengelola risiko pada setiap level pekerjaan. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah membangun tata kelola yang lebih baik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan Jaminan Produk Halal. Ketika risiko dikenali sejak awal dan dikelola dengan tepat, ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pun menjadi semakin terbuka.