Jakarta – Di hadapan ribuan petani dan nelayan dari berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan urusan pangan sebagai persoalan paling mendasar bagi sebuah bangsa. Dalam acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6), Presiden menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan langkah strategis untuk mengatasi kelaparan dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menanggapi sejumlah kritik terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya, kebutuhan pangan dan gizi harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, terutama anak-anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan.
Program MBG menjadi salah satu kebijakan utama pemerintahan Prabowo yang ditujukan untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok rentan. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program tersebut juga diharapkan memperkuat permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dalam negeri.
“Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan. MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?” ujar Presiden Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa persoalan perut lapar tidak dapat dianggap sepele. Menurut dia, kebutuhan pangan merupakan fondasi utama sebelum masyarakat berbicara mengenai berbagai aspek pembangunan lainnya.
“Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira tidak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau tidak segera diisi ya dia mati,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap ancaman krisis pangan global. Berbagai lembaga internasional dalam beberapa tahun terakhir memperingatkan potensi kenaikan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian ekonomi global.
Prabowo menilai Indonesia perlu belajar dari situasi tersebut dengan memperkuat ketahanan pangan nasional. Baginya, kemampuan sebuah negara memproduksi pangan sendiri menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi ketika dunia menghadapi krisis.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebut kondisi pangan Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan positif. Produksi sejumlah komoditas strategis mengalami peningkatan sehingga memungkinkan Indonesia mencatat surplus pada beberapa sektor pangan.
Kondisi tersebut tidak hanya memperkuat cadangan nasional, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk membantu negara lain yang membutuhkan pasokan pangan maupun pupuk. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan global, posisi itu dinilai dapat memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama internasional.
Bagi kalangan petani dan nelayan, program MBG memiliki arti lebih luas dibanding sekadar pemberian makanan kepada anak sekolah. Program ini menciptakan pasar yang relatif stabil bagi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk mendukung MBG berpotensi meningkatkan penyerapan produk dari daerah-daerah sentra produksi.
Karena itu, dukungan terhadap MBG tidak hanya datang dari sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dari pelaku usaha pangan di tingkat akar rumput. Program tersebut dianggap mampu menghubungkan agenda peningkatan gizi masyarakat dengan penguatan ekonomi desa.
PENAS KTNA XVII sendiri menjadi forum penting yang mempertemukan petani, nelayan, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk membahas masa depan sektor pangan nasional. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peran strategis petani dan nelayan sebagai penopang ketahanan pangan Indonesia.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan dunia, pemerintah menilai penguatan produksi domestik harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Dalam kerangka itulah Program Makan Bergizi Gratis ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional.
Apa yang terjadi di Gorontalo bukan sekadar perdebatan mengenai sebuah program pemerintah. Di baliknya terdapat pertaruhan besar mengenai kualitas generasi masa depan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta kemampuan Indonesia menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat sektor pangan nasional sembari menjalankan program peningkatan gizi masyarakat. Jika produksi pangan tetap terjaga dan distribusi manfaat dapat dirasakan hingga tingkat desa, MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen yang menghubungkan kebutuhan sosial dengan penguatan ekonomi rakyat.