Jakarta – Indonesia kembali menegaskan ambisinya menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia. Pesan itu mengemuka saat pembukaan D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 di Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026), ketika pemerintah mengajak negara-negara anggota Developing-8 (D-8) membangun ekosistem halal yang saling terhubung melalui standar, perdagangan, dan investasi yang lebih terintegrasi.
Forum internasional tersebut menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan investor dari negara anggota D-8 untuk memperkuat kerja sama ekonomi berbasis industri halal. Selain pameran dagang, agenda selama lima hari diisi dengan business matching, diskusi kebijakan, serta D-8 HEI Talks yang berfokus pada penguatan rantai nilai halal global.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu penggerak utama ekonomi halal dunia. Menurutnya, pembangunan industri halal tidak cukup dilakukan secara nasional, tetapi memerlukan pengakuan standar dan kolaborasi lintas negara.
“Salah satu mimpi besar saya adalah ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang luar biasa mengenai halal. Beliau membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan setingkat kementerian dan terhubung dengan setidaknya sembilan kementerian. Ini merupakan kekuatan yang sangat besar,” ujar Ahmad Haikal Hasan saat pembukaan D-8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/26).
Haikal, yang akrab disapa Babe Haikal, menjelaskan bahwa visi tersebut diterjemahkan melalui slogan “Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia.” Menurutnya, Indonesia ingin mengambil peran lebih luas dalam membangun sistem halal global yang tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi negara-negara anggota D-8.
“Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan ‘Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia’,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan halal bukanlah hal baru. Sejak beberapa dekade lalu, Indonesia telah membangun fondasi kebijakan halal yang kini berkembang menjadi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang lebih komprehensif. Implementasi kewajiban sertifikasi halal, menurutnya, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen di pasar internasional.
Ajakan membangun kolaborasi juga disampaikan kepada seluruh negara peserta. Haikal menilai penyelarasan standar halal internasional akan mempermudah arus perdagangan, memperluas investasi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di berbagai negara.
“Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia,” ujar Ahmad Haikal.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menilai penyelenggaraan D-8 HEI 2026 menjadi langkah nyata pemerintah untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara dunia Islam. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pengembangan ekonomi halal dipandang sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal,” ujar Anis Matta.
Dukungan terhadap penyelenggaraan forum ini juga datang dari Sekretaris Jenderal D-8 yang menilai inisiatif Indonesia berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan investasi, penguatan riset, dan pengembangan industri halal di antara negara anggota. Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Aiyub, mengatakan forum tersebut dirancang agar menghasilkan kemitraan bisnis yang nyata, bukan sekadar pertemuan seremonial.
“Indonesia berupaya memfasilitasi lahirnya kemitraan bisnis, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan yang konkret,” kata Sholahudin Al Aiyub.
Secara makro, penyelenggaraan D-8 HEI 2026 merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 ke-11 di Kairo, Mesir, pada 19 Desember 2024. Saat itu Indonesia mendorong pembentukan rantai nilai halal melalui penguatan jejaring ekonomi antarnegara anggota sekaligus menegaskan tekad menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia.
D-8 sendiri merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang berdiri pada 1997. Hingga 2026, forum ini beranggotakan Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan. Secara kolektif, negara-negara tersebut memiliki populasi sekitar 1,3 miliar jiwa atau sekitar 16 persen penduduk dunia, dengan gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar USD5,1 triliun.
Besarnya potensi tersebut menjadikan kerja sama halal bukan sekadar isu sertifikasi produk, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat perdagangan, investasi, industri pangan, kosmetik, farmasi, fesyen muslim, hingga sektor jasa berbasis syariah. Bagi Indonesia, penguatan ekosistem halal di tingkat internasional membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk menembus pasar global melalui standar yang semakin diakui lintas negara.
Melalui D-8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah berharap kolaborasi yang dibangun tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama, tetapi berkembang menjadi transaksi bisnis, inovasi industri, dan penguatan rantai pasok halal internasional. Langkah tersebut sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu motor penggerak ekonomi halal dunia yang bertumpu pada kerja sama, standar yang kredibel, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.