Samarinda – Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik yang masih dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim meminta kedua isu tersebut dibahas secara serius di parlemen daerah. Fraksi PKS bahkan telah menyurati pimpinan DPRD Kaltim agar BBM dan listrik ditetapkan sebagai agenda prioritas untuk dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus).
Antrean BBM dinilai tidak sekadar berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar, tetapi telah berdampak pada waktu produktif masyarakat, kemacetan, hingga risiko keselamatan ketika antrean kendaraan menggunakan badan jalan. Sementara persoalan listrik masih menyisakan pertanyaan mengenai akar gangguan, kemampuan daya, hingga keandalan sistem kelistrikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, dalam pernyataan sikap Fraksi PKS terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, Senin (7/9/2026).
Agusriansyah mengatakan Fraksi PKS melihat kedua persoalan tersebut perlu dibawa ke ruang pembahasan DPRD dengan kajian yang substansial dan berbasis data, bukan sekadar saling menyampaikan klaim atau pengumuman kepada masyarakat.
“Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi, sebenarnya banyak isu yang sangat substansial untuk kita diskusikan secara fokus maupun secara detail terkait beberapa hal yang dikeluhkan atau yang disampaikan aspirasinya oleh masyarakat,” ujar Agusriansyah.
Untuk persoalan BBM, Fraksi PKS meminta Banmus menetapkan isu tersebut sebagai agenda prioritas DPRD paling lambat tujuh hari kerja setelah surat diterima pimpinan.
Selanjutnya, PKS meminta Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) paling lambat 14 hari kerja. RDP tersebut diharapkan membedah persoalan BBM dengan menghadirkan data kuota, realisasi, stok, distribusi, kapasitas SPBU, hingga kemungkinan anomali transaksi.
Fraksi PKS juga meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan BBM dilibatkan dalam RDP, di antaranya BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dinas terkait pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pengelola SPBU, kepolisian, perhubungan, pengemudi, konsumen, serta pelaku usaha.
Menurut Agusriansyah, pembahasan berbasis data penting untuk memastikan akar persoalan antrean BBM, termasuk kemungkinan persoalan pasokan, kuota, distribusi, kapasitas SPBU, keberadaan pengetap dan pengecer, maupun anomali transaksi.
“Ini kan betul-betul harus detail kita kaji, tidak hanya menjadi semacam opini atau argumentasi, tapi tanpa kajian data yang jelas, database yang jelas,” katanya.
Persoalan Listrik Diminta Dibuka Berbasis Data
Selain BBM, Fraksi PKS meminta persoalan listrik juga menjadi agenda prioritas DPRD Kaltim. Komisi II diminta menggelar RDP paling lambat 14 hari kerja dengan menghadirkan PLN UID Kaltimra beserta unit teknis dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam pembahasan tersebut, PKS meminta dibuka data mengenai log pemadaman, kemampuan daya, beban puncak, cadangan daya, indikator keandalan, hingga data kompensasi.
Agusriansyah menilai masyarakat selama ini lebih banyak menerima pengumuman mengenai wilayah yang akan mengalami pemadaman, sementara penjelasan mengenai akar persoalan dan rencana perbaikannya belum disampaikan secara memadai.
“Kita belum ada mendapatkan penjelasan resmi, ini perbaikan karena insidental atau memang perbaikan menyeluruh dalam rangka penyempurnaan Blok Mahakam atau tersambungnya alur dari utara dan alur dari Samarinda ke wilayah-wilayah kabupaten/kota lain, Balikpapan dan sebagainya,” jelasnya.
Fraksi PKS juga mengusulkan peninjauan lapangan pada titik pelayanan, termasuk fasilitas distribusi BBM dan fasilitas kelistrikan yang relevan apabila diperlukan.
Setelah pembahasan, para pihak diharapkan menyusun rencana aksi 30, 60, dan 90 hari yang dilengkapi penanggung jawab serta indikator keberhasilan. Perkembangan tindak lanjut juga diminta diumumkan kepada masyarakat setiap 30 hari melalui laporan terbuka dan kanal pengaduan yang dapat ditelusuri.
Agusriansyah menegaskan DPRD tidak berada pada posisi untuk menetapkan kuota BBM maupun mengambil alih operasional PLN. Menurutnya, fungsi DPRD adalah meminta data dan penjelasan, mengawasi koordinasi pemerintah, mempertemukan pemangku kepentingan, serta menerbitkan rekomendasi yang dapat dipantau tindak lanjutnya.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban dalam persoalan ini, sementara lembaga-lembaga yang menjadi suprastruktur politik itu tidak hadir untuk memberikan keadilan dan keputusan yang terukur,” tegasnya.
PKS Soroti Ketimpangan Pembangunan
Dalam pernyataan sikap yang sama, Fraksi PKS juga menyampaikan perhatian terhadap persoalan ketimpangan pembangunan di Kaltim. Namun, isu tersebut berada di luar dua persoalan yang secara khusus diminta melalui surat untuk masuk agenda pembahasan DPRD, yakni BBM dan listrik.
Agusriansyah mempertanyakan kesesuaian antara besarnya kontribusi ekonomi dan sumber daya alam Kaltim kepada pemerintah pusat dengan pembangunan yang diterima masyarakat di daerah.
Salah satu yang disorot adalah kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk jalan dan jembatan. Ia mencontohkan kondisi Jembatan Lemba di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, yang dinilai membutuhkan penanganan permanen karena berpotensi membahayakan masyarakat sekaligus mengganggu jalur perekonomian antarwilayah.
“Ini menurut saya sangat tidak adil, sangat tidak manusiawi terhadap kehidupan di Kaltim kalau dibiarkan,” katanya.
Menurutnya, penanganan infrastruktur juga perlu diikuti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyediaan jalan alternatif serta pengendalian tonase kendaraan yang melintas.
Selain itu, Fraksi PKS menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Kaltim. Fraksi PKS meminta persoalan tersebut ditangani secara terpadu dengan basis data yang jelas, mulai dari luasan kebakaran, penyebab, wilayah konsesi, hingga langkah mitigasi dan penegakan hukum.
Agusriansyah mengatakan pihaknya memilih sejumlah persoalan untuk didorong terlebih dahulu agar pembahasan tidak berhenti pada banyaknya agenda, tetapi menghasilkan penyelesaian yang matang dan terukur.
“Kami akan memotret, meng-highlight yang mana yang dulu. Karena kalau kita terlalu banyak mengirim informasi, khawatirnya yang ada saja itu tidak terselesaikan secara matang,” pungkasnya.