Narasi pertumbuhan ekonomi kembali menjadi panggung utama pemerintah. Angka 5,61 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik untuk triwulan I-2026 disebut sebagai capaian tertinggi sejak 2012 di luar masa pandemi. Pemerintah langsung mengaitkannya dengan keberhasilan sejumlah program strategis nasional.
Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga Danantara diposisikan sebagai motor baru ekonomi nasional. Klaim itu tentu terdengar menjanjikan. Di tengah perlambatan global, Indonesia ingin menunjukkan diri tetap kuat dan stabil.
Namun, persoalannya bukan sekadar pada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Persoalan utamanya adalah konsistensi data dan logika ekonomi yang mendasarinya. Ketika angka resmi mulai sulit dijelaskan secara rasional, maka kepercayaan publik ikut dipertaruhkan.
Laporan kajian LPEM FEB UI menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian dalam komposisi pertumbuhan ekonomi tersebut. Analisis mereka mempertanyakan apakah angka 5,61 persen benar-benar mencerminkan kekuatan ekonomi riil, atau hanya terdorong faktor sementara dan penyesuaian statistik.
Kritik itu penting dipahami secara objektif. Sebab dalam ekonomi modern, kredibilitas data sama pentingnya dengan pertumbuhan itu sendiri. Investor, pelaku usaha, hingga lembaga internasional mengambil keputusan berdasarkan angka resmi negara.
Masalah pertama muncul dari kontribusi tiga program unggulan pemerintah. Pemerintah mengklaim MBG, Koperasi Merah Putih, dan Danantara menjadi pendorong besar pertumbuhan. Tetapi ketika diuji lebih rinci, dampaknya ternyata belum sebesar narasi politik yang dibangun.
Danantara misalnya. Secara historis, lembaga investasi negara membutuhkan waktu cukup panjang sebelum memberikan dampak nyata terhadap ekonomi riil. Investasi tidak bekerja secepat slogan politik. Efeknya memerlukan proses, eksekusi proyek, dan realisasi belanja yang bertahap.
Hal serupa terlihat pada Koperasi Merah Putih. Dalam laporan tersebut disebutkan progres fisiknya hingga akhir triwulan I-2026 masih sangat kecil. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan belum signifikan karena pembangunan baru dimulai beberapa bulan terakhir.
Artinya, jika dua program itu belum berdampak besar, maka beban utama pertumbuhan praktis berasal dari belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat selama momentum Ramadan dan Idulfitri. Faktor musiman inilah yang justru tampak lebih dominan.
Program MBG memang memiliki pengaruh ekonomi cukup besar. Namun efeknya juga tidak sesederhana menambah permintaan baru. Sebagian belanja MBG hanya menggantikan pengeluaran rumah tangga yang sebelumnya memang sudah ada.
Dalam ekonomi dikenal istilah efek substitusi. Ketika negara menyediakan makanan gratis, sebagian keluarga otomatis mengurangi pengeluaran makan mereka sendiri. Jadi, tambahan belanja negara tidak seluruhnya menciptakan aktivitas ekonomi baru.
LPEM memperkirakan kontribusi bersih tiga program pemerintah tersebut hanya sekitar 0,68 poin persentase. Angka itu jauh lebih kecil dibanding faktor sementara seperti THR, konsumsi Lebaran, dan efek statistik lainnya.
Di titik ini, publik berhak bertanya. Mengapa narasi resmi justru menggambarkan seolah pertumbuhan 5,61 persen sepenuhnya lahir dari keberhasilan program strategis pemerintah? Padahal komponen terbesar tampaknya masih berasal dari faktor musiman yang berulang setiap tahun.
Kejanggalan lain terlihat pada sisi produksi. Data BPS menunjukkan sektor listrik, gas, dan air mengalami kontraksi minus 0,99 persen. Tetapi pada saat yang sama, industri pengolahan justru tumbuh lebih dari 5 persen.
Secara logika ekonomi, kondisi ini sulit diterima begitu saja. Industri pengolahan merupakan pengguna listrik terbesar nasional. Pabrik, mesin produksi, sistem pendingin, hingga jalur perakitan sangat bergantung pada pasokan energi.
Jika konsumsi dan produksi listrik menurun secara agregat, maka pertumbuhan industri yang terlalu tinggi menjadi tanda tanya. Apalagi sektor lain seperti akomodasi dan makanan minuman juga dilaporkan tumbuh sangat kuat.
Ketidaksesuaian seperti ini memang belum tentu berarti manipulasi data. Namun, setidaknya menunjukkan perlunya penjelasan lebih terbuka dari otoritas statistik. Sebab data ekonomi tidak boleh hanya benar secara administrasi, tetapi juga harus masuk akal secara struktural.
Masalah berikutnya muncul pada komponen residual dalam Supply and Use Table atau SUT. Komponen perubahan inventori dilaporkan melonjak drastis dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu kuartal.
Lonjakan sebesar itu jelas tidak lazim. Sangat sulit menjelaskan adanya penambahan stok barang dalam jumlah besar secara mendadak di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Karena itu, muncul dugaan bahwa angka tersebut lebih merupakan penyesuaian statistik ketimbang aktivitas ekonomi nyata.
Jika kontribusi residual itu dikeluarkan, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun menjadi sekitar 5,17 persen. Tetap tumbuh memang, tetapi tidak setinggi narasi optimisme yang dibangun pemerintah.
Di sinilah persoalan politik mulai terlihat. Pemerintah membutuhkan legitimasi keberhasilan ekonomi. Angka pertumbuhan tinggi menjadi alat komunikasi politik yang efektif. Ia mudah dijual kepada publik sebagai bukti kebijakan berjalan sukses.
Sayangnya, ketika narasi politik terlalu dominan, ruang kritik justru menyempit. Siapa pun yang mempertanyakan data sering dianggap pesimistis atau anti pemerintah. Padahal dalam demokrasi, pengawasan terhadap statistik negara adalah bagian penting menjaga akuntabilitas publik.
BPS sebagai lembaga statistik nasional seharusnya berdiri independen dari kepentingan politik jangka pendek. Kredibilitas mereka dibangun bertahun-tahun melalui metodologi, transparansi, dan kepercayaan publik. Sekali kepercayaan itu retak, dampaknya bisa sangat panjang.
Investor asing tidak hanya melihat angka pertumbuhan. Mereka juga menilai kualitas institusi dan reliabilitas data. Negara dengan statistik yang diragukan biasanya menghadapi ketidakpastian lebih tinggi. Akibatnya, biaya investasi meningkat dan pasar menjadi lebih hati-hati.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan hal tersebut. Ketika data ekonomi dianggap tidak transparan, pasar akan mencari indikator alternatif. Mulai dari konsumsi listrik, aktivitas pelabuhan, hingga transaksi digital dipakai untuk mengukur kondisi riil ekonomi.
Indonesia tentu tidak ingin masuk dalam kategori itu. Selama ini, stabilitas ekonomi Indonesia relatif dihormati karena dianggap memiliki tata kelola statistik yang cukup baik dibanding banyak negara berkembang lain. Reputasi itu jangan sampai rusak karena kebutuhan pencitraan sesaat.
Pemerintah sebenarnya tidak perlu takut pada kritik data. Revisi angka ekonomi adalah hal biasa di banyak negara maju. Amerika Serikat, Jepang, hingga negara Eropa kerap memperbarui data pertumbuhan setelah evaluasi metodologi dilakukan.
Yang terpenting bukan mempertahankan citra sempurna, melainkan menunjukkan keterbukaan institusional. Publik akan lebih percaya pada pemerintah yang mau menjelaskan kelemahan data secara jujur daripada pemerintah yang terus memaksakan optimisme tanpa ruang koreksi.
Selain itu, kualitas statistik nasional perlu diperkuat melalui audit metodologi yang independen. Kampus, lembaga riset, dan organisasi profesi ekonomi harus dilibatkan lebih aktif dalam proses evaluasi data makroekonomi.
Pemerintah juga perlu menghentikan kebiasaan menjadikan angka ekonomi sebagai alat propaganda politik. Pertumbuhan ekonomi sejatinya bukan perlombaan slogan. Ia harus dirasakan masyarakat melalui lapangan kerja, daya beli, dan kesejahteraan yang nyata.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari angka statistik semata. Mereka hidup dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesempatan kerja, dan kepastian masa depan. Jika angka pertumbuhan tinggi tetapi tekanan hidup tetap berat, maka publik perlahan akan kehilangan kepercayaan.
Karena itu, kontroversi mengenai angka 5,61 persen seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Pemerintah perlu lebih terbuka. BPS perlu lebih komunikatif. Akademisi perlu terus kritis. Dan masyarakat harus tetap rasional membaca setiap klaim keberhasilan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Tetapi kejujuran data jauh lebih penting. Sebab tanpa data yang kredibel, pembangunan hanya akan berubah menjadi panggung angka-angka yang indah di permukaan, tetapi rapuh ketika diuji kenyataan.