Jakarta – Gelar sarjana belum selalu membawa seseorang ke pekerjaan yang membutuhkan kemampuan setingkat pendidikan tinggi. Sekitar 8,01 juta lulusan minimal S1 di Indonesia tercatat bekerja pada kelompok pekerjaan yang secara klasifikasi berada di bawah tingkat pendidikan mereka, membuka kembali perdebatan tentang hubungan kampus dengan pasar kerja.
Temuan itu berasal dari Labor Market Brief Volume 7 Nomor 7 LPEM FEB Universitas Indonesia berjudul Ketika Akses Pendidikan Tinggi Bertambah, Apakah Pasar Kerja Siap?Kajian yang terbit 30 Juli 2026 tersebut menggunakan data Sakernas Agustus 2025 dan ramai diperbincangkan kembali sepanjang Agustus 2026, termasuk ketika daftar jurusan yang banyak ditemukan di antara penganggur sarjana menjadi salah satu berita populer pada 20 Agustus.
Dalam kajian tersebut, LPEM FEB UI menggunakan kerangka International Labour Organization untuk melihat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Lulusan minimal S1 yang bekerja sebagai manajer atau tenaga profesional dikategorikan memiliki pekerjaan yang sesuai, sedangkan mereka yang berada pada kelompok pekerjaan lain dimasukkan dalam kategori overeducation.
Dari sekitar 8,01 juta sarjana yang masuk kategori tersebut, kelompok terbesar bekerja sebagai tenaga tata usaha dengan porsi 31 persen. Sebanyak 29,6 persen bekerja pada bidang jasa dan penjualan, sementara 17,7 persen berada pada pekerjaan teknisi dan tenaga profesional madya.
Sisanya tersebar pada pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,5 persen, pekerjaan pengolahan dan kerajinan 6,1 persen, pekerja kasar 5 persen, serta operator dan perakit mesin sebesar 4,1 persen. Data itu tidak berarti pekerjaan tersebut lebih rendah nilainya, melainkan memperlihatkan perbedaan antara kebutuhan pendidikan formal suatu pekerjaan dengan pendidikan pekerjanya.
Persoalan menjadi semakin terasa ketika data pengangguran ikut diperhitungkan. Kementerian Ketenagakerjaan, merujuk data BPS, mencatat 1.033.182 lulusan Diploma IV, S1, S2, hingga S3 masih menganggur per Mei 2026 atau sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di Indonesia.
Kondisi itu muncul ketika pasar kerja nasional secara umum sebenarnya menunjukkan perbaikan pada awal tahun. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibandingkan Februari 2025, dengan 147,67 juta penduduk tercatat bekerja.
Masalahnya, penurunan angka pengangguran secara keseluruhan belum otomatis menjawab persoalan lulusan pendidikan tinggi. Jumlah pekerjaan yang tersedia, karakter pekerjaan, keterampilan yang diminta perusahaan, dan kemampuan lulusan memasuki bidang profesional menjadi persoalan berbeda.
“Pertumbuhan lapangan kerja formal belum sebanding dengan jumlah lulusan baru,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi saat memberikan keterangan mengenai pengangguran terdidik di Jakarta (13/8/26).
Kemnaker menilai skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor utama. Selain kemampuan teknis, pemerintah juga menyoroti rendahnya sebagian keterampilan digital dan soft skills, keterbatasan pengalaman kerja, serta belum meratanya kepemilikan sertifikasi kompetensi.
Perubahan teknologi membuat persoalan itu semakin kompleks. Perusahaan dapat mengubah kebutuhan tenaga kerjanya dalam waktu singkat, sementara kurikulum perguruan tinggi dan proses pendidikan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan lulusan.
Kajian LPEM juga menemukan jurusan tertentu banyak muncul dalam kelompok penganggur sarjana. Manajemen berada di posisi teratas dengan porsi sekitar 10,3 persen, disusul hukum 9 persen, ekonomi 8,7 persen, pendidikan 7,1 persen, akuntansi 5,1 persen, dan ilmu komputer sekitar 4,6 persen.
Namun, angka tersebut tidak berarti 10,3 persen lulusan Manajemen menganggur atau bahwa jurusan tersebut memiliki prospek paling buruk. Persentase itu menunjukkan komposisi jurusan di antara kelompok penganggur sarjana, bukan tingkat pengangguran masing-masing program studi.
Jumlah lulusan ikut memengaruhi gambaran tersebut. Statistik Pendidikan Tinggi 2025 mencatat terdapat 1.310 program studi Manajemen di Indonesia dengan sekitar 1,09 juta mahasiswa, sedangkan mahasiswa baru Manajemen pada 2025 mencapai 210.182 orang atau menjadi yang terbanyak dibandingkan program studi lainnya.
Besarnya basis mahasiswa berarti persaingan ketika memasuki dunia kerja juga lebih besar. Lulusan bisnis, misalnya, tidak hanya bersaing dengan sesama lulusan Manajemen, tetapi juga dengan lulusan Ekonomi, Akuntansi, Hukum, Komunikasi, dan bidang lain untuk berbagai posisi awal di perusahaan.
“Tidak ada ilmu yang kebal terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti,” kata Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Manneke Budiman ketika menanggapi temuan mengenai jurusan favorit dan pengangguran sarjana di Jakarta (11/8/26).
Ia menilai anggapan bahwa jurusan tertentu otomatis menjamin pendapatan tinggi perlu dilihat kembali. Pada sejumlah profesi, kesempatan masuk dunia kerja juga bergantung pada ketersediaan formasi, perkembangan sektor usaha, hingga kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Perdebatan tersebut penting bagi keluarga yang sedang menentukan pilihan pendidikan anak. Jurusan yang populer tetap dapat memberikan peluang kerja, tetapi nama program studi saja semakin sulit dijadikan jaminan tanpa pengalaman, keterampilan praktis, jejaring, kemampuan beradaptasi, dan pemahaman terhadap kebutuhan industri.
Pemerintah mulai mendorong hubungan yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Kemdiktisaintek, misalnya, menempatkan pendidikan vokasi sebagai salah satu jalur untuk mempertemukan pembelajaran di kampus dengan kompetensi yang benar-benar digunakan industri.
Tracer Study Kemdiktisaintek yang disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menunjukkan tingkat penyerapan kerja lulusan vokasi periode 2020–2024 berada di kisaran 77 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan lulusan jalur akademik yang berada di kisaran 72 persen.
“Vokasi adalah masa depan Indonesia,” kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie dalam Talkshow PIONIR PERMADANI 2026 di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (6/8/26).
Kemdiktisaintek mendorong penyelarasan kurikulum, pengajar, dan infrastruktur pendidikan dengan kebutuhan industri. Mahasiswa juga didorong memperoleh pengalaman melalui magang sehingga memahami dunia kerja sebelum meninggalkan kampus.
Bagi perguruan tinggi, temuan tentang jutaan sarjana yang bekerja di bawah tingkat pendidikannya membawa pertanyaan lebih besar daripada sekadar berapa banyak mahasiswa yang dapat diterima setiap tahun. Ukuran keberhasilan pendidikan juga menyangkut apa yang terjadi kepada mahasiswa setelah mereka memperoleh ijazah.
LPEM FEB UI mengingatkan bahwa penambahan akses pendidikan tinggi tanpa pertumbuhan pekerjaan profesional yang memadai dapat membuat persaingan semakin ketat, memperpanjang masa mencari kerja, atau mendorong lulusan menerima pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan setinggi yang mereka miliki.
Bagi masyarakat, data tersebut bukan alasan untuk menganggap kuliah kehilangan nilai. Pendidikan tinggi tetap memberi pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, tetapi gelar harus semakin dibarengi kompetensi yang dapat dibuktikan dan kesempatan kerja yang memang tersedia.
Persoalan 8 juta sarjana akhirnya tidak berhenti pada pertanyaan jurusan mana yang paling aman dipilih. Pekerjaan rumahnya terbentang dari kampus yang harus lebih responsif, mahasiswa yang membutuhkan pengalaman nyata, industri yang perlu terlibat dalam pendidikan, hingga pemerintah yang harus mendorong pertumbuhan lapangan kerja berketerampilan tinggi.
Ketika jumlah sarjana terus bertambah, tantangannya bukan hanya membuat lebih banyak anak Indonesia dapat masuk perguruan tinggi. Tantangan berikutnya adalah memastikan ilmu, waktu, dan biaya yang mereka investasikan selama kuliah memperoleh ruang yang layak ketika mereka memasuki dunia kerja.