Jakarta – Pangan di meja makan, bahan bakar untuk menjalankan aktivitas, dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan ditempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai tiga persoalan dasar yang harus dijaga pemerintah. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, pemerintah memilih mengarahkan kebijakan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi fokus pemerintah dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (16/9/2026). Pemerintah menjalankan agenda tersebut melalui penguatan produksi pangan, pemanfaatan energi domestik, hilirisasi, pengembangan ekonomi desa, hingga intervensi pendidikan dan gizi.
“Yang paling mendasar adalah bagi saya, saya harus amankan pangan,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/26).
Penempatan pangan sebagai prioritas memiliki kaitan langsung dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka itu turun 0,18 poin persentase dibanding September 2025 dan berkurang 0,40 poin dibanding Maret 2025.
Meski menurun, kesenjangan antara kota dan desa masih terlihat. Tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2026 tercatat 6,34 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,67 persen. Jumlah penduduk miskin di desa mencapai sekitar 12,10 juta orang, lebih tinggi dibanding 10,83 juta orang di perkotaan.
Data BPS juga memperlihatkan mengapa persoalan pangan sulit dipisahkan dari agenda pengentasan kemiskinan. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, dengan Rp499.886 atau 74,70 persen di antaranya berasal dari kebutuhan makanan.
Artinya, pergerakan harga beras, telur, ikan, sayuran, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lain memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan rumah tangga miskin memenuhi standar kebutuhan dasarnya. Ketahanan pangan karena itu bukan hanya berbicara mengenai besarnya produksi, tetapi juga ketersediaan barang, distribusi, harga yang terjangkau, serta pendapatan masyarakat.
Selain pangan, pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai fondasi kemandirian ekonomi. Salah satu instrumen yang telah dijalankan ialah mandatori biodiesel B50, campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.
Program B50 diluncurkan pemerintah pada Juli 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut konsumsi solar nasional berada di kisaran 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun, sementara sebelum penerapan B50 Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter solar.
“Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat peluncuran B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/26).
Kementerian ESDM memperkirakan penerapan B50 dapat menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun. Kebutuhan minyak sawit mentah atau CPO juga diperkirakan meningkat dari sekitar 15,2 juta ton pada program B40 menjadi 16,3 juta ton pada B50, sedangkan penyerapan tenaga kerja disebut dapat mencapai sekitar 2,1 juta orang.
Bagi masyarakat, keberhasilan program energi tidak hanya diukur dari berkurangnya angka impor. Dampaknya akan terasa apabila pasokan bahan bakar lebih terjamin, beban devisa berkurang, nilai tambah dinikmati petani dan pekerja dalam negeri, serta harga energi tetap dapat dijangkau masyarakat dan dunia usaha.
Prabowo juga menempatkan kelaparan anak, stunting, kemiskinan absolut, dan kemiskinan ekstrem dalam daftar persoalan yang harus dipercepat penyelesaiannya. Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kualitas generasi yang akan memasuki sekolah, perguruan tinggi, dan pasar kerja dalam beberapa tahun mendatang.
Data Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang diumumkan Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting nasional berada pada 19,8 persen. Angka itu turun dari 21,5 persen pada 2023, tetapi pemerintah masih menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14,2 persen pada 2029.
“Target ini tidak mudah, tapi cukup menantang untuk dikejar,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam diseminasi SSGI di Auditorium Siwabessy, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (26/5/25), saat menjelaskan target penurunan stunting nasional menuju 2029.
Tantangan stunting juga tidak tersebar merata. Kementerian Kesehatan mencatat enam provinsi memiliki jumlah balita stunting terbesar, yakni Jawa Barat sekitar 638 ribu balita, Jawa Tengah 485.893, Jawa Timur 430.780, Sumatera Utara 316.456, Nusa Tenggara Timur 214.143, dan Banten 209.600 balita.
Data tersebut membuat hubungan antara pangan, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan semakin nyata. Anak yang tidak memperoleh gizi memadai menghadapi risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan, sementara keluarga dengan daya beli rendah memiliki ruang lebih sempit untuk memenuhi makanan bergizi secara konsisten.
Karena itu, agenda pengentasan kemiskinan tidak bisa berdiri sebagai program bantuan semata. Pemerintah menyandingkannya dengan penciptaan kegiatan ekonomi melalui hilirisasi, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih yang diarahkan memperpendek rantai pasok dan memberi kepastian pasar kepada produsen di tingkat desa.
Prabowo menjelaskan integrasi usaha nelayan dengan koperasi dapat membantu memastikan hasil tangkapan memiliki pembeli atau offtaker. Model tersebut ditujukan agar nelayan tidak hanya menghasilkan ikan, tetapi juga memperoleh akses penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan pasar yang lebih jelas.
Pemerintah juga mengaitkan agenda ekonomi dengan hilirisasi sumber daya alam. Sejumlah proyek didorong agar komoditas tidak berhenti dijual sebagai bahan mentah, tetapi diproses di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah, devisa, industri baru, dan kesempatan kerja.
Di bidang pendidikan, intervensi pemerintah mencakup digitalisasi pembelajaran, renovasi sekolah, serta peningkatan kompetensi guru. Kebijakan pendidikan menjadi bagian penting karena penurunan kemiskinan dalam jangka panjang membutuhkan masyarakat yang tidak hanya sehat dan tercukupi kebutuhan pangannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memasuki pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi.
Rangkaian kebijakan itu memperlihatkan bahwa persoalan pangan, energi, kemiskinan, pendidikan, dan pekerjaan saling terkait. Harga pangan menentukan beban rumah tangga, ketersediaan energi memengaruhi biaya produksi dan distribusi, sedangkan kesehatan serta pendidikan menentukan kualitas tenaga kerja.
Ukuran keberhasilannya pada akhirnya berada di tingkat rumah tangga: apakah pangan semakin mudah diperoleh, pekerjaan bertambah, pendapatan membaik, anak tumbuh sehat, serta masyarakat desa memperoleh akses pasar yang lebih kuat. Penurunan angka kemiskinan menjadi modal awal, tetapi masih adanya 22,93 juta penduduk miskin menunjukkan pekerjaan pemerintah belum selesai.
Fokus Prabowo pada pangan dan energi karena itu akan diuji bukan hanya melalui besarnya program atau investasi yang diluncurkan. Hasil paling nyata akan terlihat ketika produksi dan kemandirian nasional berujung pada kehidupan yang lebih terjangkau, kesempatan kerja yang lebih luas, dan kualitas manusia yang terus membaik.