Tanggerang – Sertifikat halal kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai penanda kepatuhan terhadap syariat atau perlindungan konsumen. Di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka, sertifikasi halal berkembang menjadi instrumen ekonomi yang memberi nilai tambah bagi produk, meningkatkan kepercayaan pembeli, sekaligus membuka jalan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) memasuki pasar nasional hingga internasional.
Pesan tersebut mengemuka saat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerahkan secara simbolis 5.000 sertifikat halal kepada pelaku UMK di Gedung Griya Ganesha, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (29/6/2026).
Sertifikat tersebut merupakan hasil kolaborasi BPJPH dengan PT Gajah Tunggal Tbk, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Universitas Pamulang, serta Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) BPJPH.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa industri halal kini telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Menurutnya, rantai nilai industri halal atau halal value chain memberikan kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp4.900 triliun.
“Halal kini telah menjadi instrumen penting ekonomi. Halal value chain terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar, kontribusinya tembus 27 persen PDB Nasional atau sekitar Rp4.900 triliun,” ujar Ahmad Haikal Hasan usai penyerahan sertifikat halal di Gedung Griya Ganesha, Kota Tangerang (29/6/26).
Ia menambahkan, kepemilikan sertifikat halal memberikan peluang lebih besar bagi produk UMK untuk menembus pasar nasional maupun internasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.
Menurut Haikal, sertifikasi halal merupakan investasi jangka panjang bagi pelaku usaha. Selain meningkatkan kualitas produk, sertifikasi juga memperkuat posisi UMK dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah tersertifikasi dinilai menjadi modal penting untuk memperluas jaringan pemasaran.
Program fasilitasi sertifikasi halal tersebut menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah dapat mempercepat penguatan ekosistem halal nasional. Pendekatan ini juga dinilai mampu meringankan beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala pelaku usaha mikro dalam memperoleh sertifikasi halal.
Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, menilai sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat sekaligus instrumen pemberdayaan UMKM.
“Undang-Undang Jaminan Produk Halal bukan dibuat untuk mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha, tetapi memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha,” kata Jazuli Juwaini.
Ia menambahkan bahwa negara-negara dengan struktur ekonomi kuat umumnya ditopang sektor UMKM yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing.
Jazuli Juwaini menilai Indonesia memiliki peluang yang sama apabila pelaku UMKM terus didorong meningkatkan mutu produknya. Sertifikat halal, menurutnya, menjadi salah satu pintu masuk untuk memperluas akses ekspor, terutama ke negara-negara dengan populasi muslim yang besar.
Dukungan serupa disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan. Pemerintah Kota Tangerang mengapresiasi kontribusi PT Gajah Tunggal yang memfasilitasi penerbitan ribuan sertifikat halal bagi UMK binaannya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kami ingin UMKM Kota Tangerang terus berkembang dan naik kelas. Kami akan terus menghadirkan berbagai kemudahan agar para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk bersaing, baik dari sisi kualitas produk, legalitas usaha, maupun akses pasar,” ujar Maryono.
Ia menjelaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, digitalisasi pemasaran, hingga kemudahan memperoleh sertifikasi halal.
Bagi Pemerintah Kota Tangerang, penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang melengkapi aspek legalitas sekaligus memperkuat citra produk lokal di mata konsumen.
Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Suryono, menilai sertifikasi halal merupakan investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pelaku usaha. Menurutnya, penguatan ekosistem halal memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Sertifikasi halal adalah investasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar. Karena itu Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama BPJPH, pemerintah daerah, Halal Center, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan syariah, dan para pelaku usaha,” ujar Suryono.
Penyerahan 5.000 sertifikat halal tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan industri halal di Indonesia semakin mengarah pada pembangunan ekosistem yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga sektor keuangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya lebih banyak produk halal yang memiliki standar kualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar global.
Bagi pelaku UMK, sertifikat halal bukan lagi sekadar dokumen administratif. Sertifikasi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jaringan distribusi, serta membuka peluang ekspor. Di tengah meningkatnya permintaan terhadap produk halal dunia, penguatan ekosistem halal juga menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam memanfaatkan potensi ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan nasional.