Sidoarjo – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Sidoarjo hingga akhir Juli 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk pajak penghasilan, pajak lainnya, perdagangan internasional, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Didi Prihadi, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo, dalam paparan yang disampaikan pada Kamis (29/8/2024).
Dalam pertemuan yang dihadiri puluhan staf dan mitra kerja, Didi Prihadi menjelaskan bahwa penerimaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo hingga akhir Juli 2024 tumbuh sebesar 4,91% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Ia menambahkan bahwa penerimaan yang bersumber dari perpajakan, terutama pajak penghasilan, menunjukkan peningkatan yang signifikan.
“Penerimaan pajak penghasilan mencapai Rp3.535,99 miliar, tumbuh sebesar 12,22% secara year-on-year (yoy). Selain itu, penerimaan dari cukai mencapai Rp3.275,00 miliar dengan pertumbuhan 3,35% (yoy), dan pajak lainnya sebesar Rp32,44 miliar tumbuh 13,79% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” jelas Didi Prihadi.
Namun, tidak semua sektor menunjukkan peningkatan. Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kontraksi sebesar -1,29% (yoy), dengan total penerimaan sebesar Rp2.771,67 miliar. Di sisi lain, penerimaan dari perdagangan internasional tercatat sebesar Rp188,18 miliar, yang jumlahnya sama dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Untuk PNBP, Didi menyebut bahwa penerimaan hingga akhir Juli 2024 terbagi menjadi dua bagian utama. Penerimaan PNBP lainnya tercatat sebesar Rp196,64 miliar, yang mengalami kontraksi sebesar -17,04% (yoy), meskipun telah mencapai 140,84% dari target. Sementara itu, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp43,29 miliar, dengan pertumbuhan 28,34% (yoy) dan capaian 85,31% dari target.
Di sisi belanja, Didi Prihadi mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2024 mencapai Rp4.850,73 miliar, atau sebesar 55,37% dari target, dengan pertumbuhan 19,69% dibandingkan tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar Rp3.398,83 miliar yang tumbuh 28,75% (yoy).
“Belanja pegawai tercatat sebesar Rp2.141,02 miliar, tumbuh 20,74% (yoy), sementara belanja barang mengalami kontraksi sebesar -4,78% dengan nilai Rp597,96 miliar. Belanja modal tumbuh signifikan sebesar 176,54% menjadi Rp659,83 miliar, sedangkan belanja sosial mengalami penurunan sebesar -46,25% (yoy) menjadi Rp0,0108 miliar,” jelas Didi.
Selain itu, transfer ke daerah hingga akhir Juli 2024 mencapai Rp1.451,91 miliar atau sebesar 59,07% dari target. Penyaluran Dana Bagi Hasil tercatat sebesar Rp74,36 miliar, mengalami kontraksi sebesar -13,40% (yoy). Namun, Dana Alokasi Umum tumbuh 21,60% menjadi Rp827,96 miliar, dan Dana Alokasi Khusus Fisik tumbuh 75,38% menjadi Rp27,16 miliar. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami kontraksi sebesar -27,35% menjadi Rp295,17 miliar, sementara Dana Desa tumbuh 6,31% menjadi Rp227,26 miliar.
Didi Prihadi menegaskan bahwa dengan kinerja positif APBN hingga akhir Juli 2024, Kabupaten Sidoarjo siap melanjutkan pembangunan hingga akhir tahun. “Berbekal kinerja APBN yang surplus ini, dana APBN siap untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo hingga akhir tahun 2024,” pungkasnya.