Jakarta – Tingginya minat masyarakat menjadi petugas haji mulai dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Di tengah beredarnya berbagai informasi rekrutmen di media sosial, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa hingga awal Juli 2026 pemerintah belum membuka seleksi petugas haji musim 2027. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap setiap pengumuman yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul maraknya unggahan dan iklan yang menawarkan kesempatan menjadi petugas haji. Kemenhaj memastikan seluruh informasi mengenai rekrutmen hanya akan diumumkan melalui laman resmi dan akun media sosial resmi kementerian. Selain itu, proses seleksi dipastikan berlangsung secara transparan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan masyarakat harus lebih cermat memverifikasi setiap informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi petugas haji sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk menjalankan modus penipuan dengan mengatasnamakan pemerintah.
“Kalau ingin tahu rekrutmen petugas haji, silakan ikuti laman-laman resmi atau website resmi dari Kementerian Haji dan Umrah atau platform-platform media sosial resmi Kemenhaj,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, seusai kegiatan kementerian, Kamis (2/7/26).
Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembukaan pendaftaran calon petugas haji. Karena itu, setiap informasi yang beredar melalui akun pribadi, grup percakapan, maupun situs yang tidak memiliki keterkaitan dengan Kemenhaj patut dicurigai sebagai informasi palsu.
“Jadi kami ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat jangan sampai tertipu dengan iklan-iklan, dengan ajakan-ajakan di media sosial bahwasanya ada rekrutmen petugas haji,” kata Dahnil.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang terus dilakukan pemerintah setelah pelaksanaan haji 2026. Dalam sejumlah evaluasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperbaiki pelayanan kepada jemaah, terutama menghadapi tantangan di puncak pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan jutaan orang dari berbagai negara.
Bagi masyarakat, peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan peluang menjadi petugas haji, tetapi juga penting sebagai langkah perlindungan dari kejahatan digital. Modus penipuan berbasis rekrutmen kerap memanfaatkan janji kelulusan cepat, permintaan biaya administrasi, hingga penggunaan identitas lembaga pemerintah secara ilegal. Verifikasi informasi melalui situs resmi dan media sosial resmi kementerian menjadi langkah sederhana yang dapat mencegah kerugian.
Di sisi lain, reformasi sistem seleksi menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan jumlah petugas, tetapi juga kualitas pelayanan yang akan diterima jemaah Indonesia. Dengan seleksi yang lebih ketat, pelatihan wajib, serta proses yang transparan dan bebas biaya, diharapkan petugas haji memiliki kemampuan profesional dalam mendampingi jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.