JAKARTA — Pemerintah mulai merealisasikan pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai lembaga pendidikan yang diproyeksikan mencetak calon pemimpin pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), hingga badan usaha milik negara (BUMN). Kehadiran institusi ini disebut bukan keputusan yang muncul secara mendadak, melainkan bagian dari konsep yang telah dipersiapkan pemerintah sejak lama.
Keberadaan Universitas Republik Indonesia mendapat perhatian setelah Istana mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan lembaga tersebut pada Rabu (22/7/2026). Pemerintah menegaskan pembentukan URI tidak berkaitan langsung dengan pertemuan Presiden bersama para rektor perguruan tinggi beberapa waktu lalu, melainkan merupakan program strategis untuk memperkuat sistem kaderisasi kepemimpinan nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa konsep URI telah dirancang jauh sebelum pembahasan mengenai penguatan pendidikan tinggi menjadi perhatian publik. Menurutnya, pemerintah mengadopsi praktik sejumlah negara yang memiliki institusi khusus untuk menyiapkan calon pemimpin negara.
“Itu sudah kita persiapkan lama,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/26).
Prasetyo mencontohkan Prancis yang selama puluhan tahun memiliki École nationale d’administration (ENA), lembaga pendidikan yang dikenal sebagai tempat lahirnya banyak pejabat tinggi negara. Kini, ENA telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP) dengan fungsi yang tetap berorientasi pada pengembangan kepemimpinan sektor publik.
Menurutnya, model pendidikan tersebut dinilai berhasil membentuk pemimpin yang memiliki kapasitas manajerial, kemampuan teknis, serta pemahaman kuat mengenai tata kelola pemerintahan. Pemerintah Indonesia ingin mengadaptasi pendekatan serupa agar proses regenerasi kepemimpinan nasional berlangsung lebih sistematis.
“Belajar seperti beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang memang khusus mempersiapkan calon-calon pemimpin. Di Prancis itu ada namanya ENA,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (22/7/26).
Ia menjelaskan, di Prancis banyak pejabat pemerintahan, pimpinan perusahaan milik negara, hingga kepala daerah mengikuti pendidikan di lembaga tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi kepemimpinan.
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Pemerintah berharap konsep Universitas Republik Indonesia tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan administratif dan teknis, tetapi juga memiliki perspektif kebangsaan yang kuat. Aspek tersebut dinilai penting mengingat para lulusan nantinya diproyeksikan mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintahan maupun perusahaan negara.
“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara,” kata Prasetyo Hadi di Jakarta (22/7/26).
Selain mengumumkan pembentukan URI, Prasetyo juga menyampaikan Presiden Prabowo akan melantik pimpinan lembaga tersebut pada sore hari di Istana Kepresidenan. Pelantikan dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Prasetyo, kedua agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan strategis yang mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memandang pendidikan kepemimpinan dan penguatan pelayanan publik menjadi dua sektor yang saling melengkapi dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Ini adalah bagian dari yang dalam berbagai kesempatan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita ingin memperkuat kelembagaan, terutama kelembagaan pendidikan kita untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang akan mengawaki pemerintahan, baik di ASN, pegawai negeri maupun di BUMN-BUMN kita,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta (22/7/26).
Hingga pengumuman tersebut disampaikan, pemerintah belum merinci skema akademik, mekanisme penerimaan peserta didik, dasar hukum operasional, maupun sumber pembiayaan Universitas Republik Indonesia. Sejumlah kementerian masih menyiapkan detail kelembagaan agar institusi baru ini dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
Pembentukan URI menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat kualitas kepemimpinan nasional melalui jalur pendidikan yang lebih terstruktur. Apabila konsep ini dapat diimplementasikan secara transparan, berbasis merit, dan terbuka bagi talenta terbaik bangsa, keberadaannya berpotensi memperkuat kapasitas birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Di sisi lain, publik juga akan menaruh perhatian pada mekanisme seleksi, independensi akademik, serta efektivitas lembaga tersebut dalam menghasilkan pemimpin yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.