Jakarta – Mengajak anak kembali ke sekolah tidak cukup dilakukan melalui pengumuman penerimaan murid. Pemerintah daerah justru berada di garis depan karena mengetahui siapa yang tidak bersekolah, di mana mereka tinggal, dan hambatan yang mereka hadapi.
Peran tersebut mengemuka dalam pencanangan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh 2026. Program Kemendikdasmen itu akan dilaksanakan di 32 provinsi dengan 132 sekolah sebagai bagian dari upaya menjangkau anak tidak sekolah.
PJJ dirancang untuk menghadirkan pilihan bagi anak yang sulit mengikuti sekolah reguler. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, pemerintah perlu terlebih dahulu menemukan calon murid dan memahami penyebab mereka meninggalkan pendidikan.
“Pemda memiliki komitmen untuk memastikan anak sekolah karena pendidikan merupakan bagian dari standar pelayanan minimal daerah,” kata Paudah dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dalam Webinar Nasional SPMB PJJ (4/7/26).
Di tingkat desa dan kabupaten, persoalan anak tidak sekolah sering kali beririsan dengan kondisi ekonomi keluarga, akses transportasi, perkawinan usia anak, pekerjaan, perpindahan penduduk, hingga keterbatasan layanan pendidikan. Satu kebijakan yang seragam belum tentu menjawab seluruh keadaan itu.
Itulah sebabnya data menjadi sangat penting. Sekolah memiliki catatan murid, pemerintah daerah memegang data penduduk, sedangkan desa dan layanan sosial mengetahui kondisi keluarga secara lebih langsung.
Ketika berbagai data tersebut dipertemukan, penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat. Anak yang berhenti karena kesulitan transportasi membutuhkan solusi berbeda dari anak yang harus bekerja atau yang berpindah daerah.
Pemerintah daerah juga dibutuhkan setelah murid berhasil kembali belajar. Pendampingan diperlukan agar anak tidak kembali keluar dari sistem setelah menghadapi kendala yang sama beberapa bulan kemudian.
Bagi sekolah penyelenggara PJJ, hubungan dengan pemda membantu mengatasi persoalan infrastruktur dan pendampingan. Guru tidak mungkin bekerja sendirian menjangkau murid yang tersebar di wilayah luas tanpa dukungan layanan di tingkat lokal.
Program ini sekaligus mengubah cara memandang putus sekolah. Tanggung jawab tidak seluruhnya diletakkan kepada anak atau keluarganya, tetapi juga kepada sistem pendidikan untuk mencari bentuk layanan yang dapat mereka akses.
Bila berjalan konsisten, PJJ dapat menjadi salah satu jalur kedua bagi anak yang pernah terputus dari pendidikan. Nilai terpentingnya bukan pada teknologi yang digunakan, melainkan pada kemampuan negara dan masyarakat menemukan kembali anak yang tertinggal dan memberi mereka jalan untuk belajar.