Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan sikapnya terkait putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan Gubernur Kalimantan Timur memfasilitasi mediasi penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kota Bontang, Kutim, dan Kutai Kartanegara. Meski menghormati putusan tersebut, Pemkab Kutim tetap melanjutkan pelayanan publik dan pembangunan di wilayah yang disengketakan, termasuk Kampung Sidrap.
Putusan MK yang dibacakan pada Rabu (14/5/2025) memberikan tenggat waktu tiga bulan bagi Gubernur Kaltim untuk menyelesaikan mediasi antara ketiga daerah tersebut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri diminta melakukan supervisi selama proses mediasi berlangsung.
Bupati Kutim melalui Kepala Bagian Hukum Setkab Kutim, Januar Bayu Irawan, SH, MH, menyatakan bahwa Pemkab Kutim menghormati putusan sela MK dan akan berkoordinasi dengan Gubernur serta pihak terkait sesuai amar putusan. Namun, ia menegaskan bahwa putusan sela tersebut tidak melarang pembangunan di wilayah yang disengketakan.
“Putusan sela memerintahkan pemerintah provinsi melalui gubernur melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa, bukan dimaknai tidak boleh berbuat sesuatu khususnya pembangunan daerah,” ujar Januar.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Kutim tetap melakukan pelayanan publik dan pembangunan daerah di desa yang wilayahnya masuk menjadi objek sengketa, karena kesejahteraan masyarakat adalah hal yang utama.
Terkait pemekaran Desa Persiapan Mata Jaya yang merupakan permohonan dari Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Januar menjelaskan bahwa upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017. Langkah ini diambil sebagai upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan daya saing desa dan efektivitas pemerintahan.